Standar Jasa Profesi Patologi KlinikStandar Profesi & Sertifikasi DSPK 2025 · upah · gaji · KHL · inflasi · PPP · harga · data per 21 Nov 2026

Indikator gaji, upah & harga hari ini

Semua bagian

Standar profesi DSPK & DSPK Konsultan

Kriteria minimal pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang wajib dikuasai Dokter Spesialis Patologi Klinik. Disahkan di KONAS XII PDS PatKLIn, Medan 2025.

Tiga peran DSPK

MedisSaran pemeriksaan, interpretasi, konsultasi, anggota tim keputusan klinik
+
TeknisMutu pra-analitik → analitik → pasca-analitik, PMI & PME, Good Laboratory Practice
+
ManajerialSIM, logistik, SDM, keuangan, layanan pasien, business plan
=
Pimpinan lab PKPimpinan & penanggung jawab lab medis khusus PK harus DSPK

Standar umum

  1. Berperilaku insan Pancasila, menjunjung KODEKI.
  2. Kompeten melayani dan memimpin lab medis secara profesional.
  3. Mengembangkan ilmu & keterampilan sesuai iptek.
  4. Memimpin lab medis secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat.
  5. Mampu mendidik, meneliti, mengapresiasi penelitian.

Standar DSPK

  1. Melayani pasien dari pra-analitik sampai pasca-analitik.
  2. Manajerial laboratorium medis PK.
  3. Memberi keterangan ahli kepada pelanggan.
  4. Meneliti untuk pengembangan lab dan diri.
  5. Mendidik analis & tenaga administrasi, mengembangkan sistem kerja.

Standar DSPK Konsultan

Butir a–e yang sama dalam lingkup keilmuan subspesialis; pendidikan juga menjangkau tenaga kesehatan lain. Perilaku standar disesuaikan dengan tingkat pelayanan.

Bidang medis

  1. Memecahkan masalah lewat pendekatan lab: promotif, skrining, diagnosis, evaluasi terapi, prognosis.
  2. Menganalisis & menginterpretasi hasil.
  3. Menjelaskan keterbatasan teknis pemeriksaan dan mengusulkan pemeriksaan lanjutan.
  4. Memberi konsultasi.

Bidang teknis

  1. Melaksanakan pemeriksaan.
  2. Mengidentifikasi masalah teknis metodologi.
  3. Memperbaiki metode.
  4. Menatalaksana pemantapan mutu intra- & antar-lab.

Bidang manajerial

  1. Perencanaan layanan & pengembangan.
  2. Memilih pemeriksaan, metode, alat.
  3. Menentukan sarana, prasarana, tenaga.
  4. Mengatur & mengawasi layanan.
  5. Menetapkan tugas tiap tenaga.
  6. Kebijakan K3, cegah pencemaran & infeksi.
  7. Pemakaian & pemeliharaan alat, reagen.
  8. Analisis data kegiatan.
  9. Menyesuaikan dengan iptek & kemampuan masyarakat.
  10. Mengikuti TI: AI, digital imaging, machine learning.

Kewajiban

  1. Memiliki standar kemampuan medis, teknis, manajerial.
  2. Konsultan: kemampuan subspesialisnya.
  3. Memberi keterangan ahli berdasar data klinik, tepat waktu.
  4. Hadir melayani, bertanggung jawab atas mutu hasil.
  5. Sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Lab: menjawab konsultasi tertulis & terdokumentasi.
  6. Bekerja sama dengan sejawat, nakes, manajemen, pembuat kebijakan.

Hak & persyaratan

  • Kompensasi: gaji, jasa medis, remunerasi, jasa konsultasi.
  • Besaran mengikuti tempat tugas: RS; lab medis mandiri/klinik, Labkesmas, lab lain; UPD & BDRS.
  • Sarana, prasarana, SDM memadai; arsip lab & sediaan disimpan sesuai aturan; patuh peraturan pemerintah, IDI, PDS PatKLIn.

Ketentuan PKS

  • Paruh waktu: jasa disesuaikan paling lama tiap 3 tahun atau saat tarif naik.
  • Besaran jasa tertulis di PKS yang ditandatangani kedua pihak.

Definisi

  • Standar profesi: kriteria kemampuan minimal atas keahlian spesialistik.
  • Sertifikasi kompetensi: pengakuan setelah lulus institusi pendidikan DSPK dan Ujian Nasional.
  • DSPK: memenuhi standar profesi sesuai kurikulum PPDS PK.
  • DSPK Konsultan: memenuhi standar profesi konsultan sesuai kurikulum subspesialis.

Landasan

  1. UU 17/2023 Kesehatan
  2. PP 28/2024
  3. KODEKI
  4. AD PDS PatKLIn Bab III Pasal 6 & 7
  5. ART PDS PatKLIn Bab VIII Pasal 25
  6. KONAS PDS PatKLIn 2025, Medan

Pedoman praktik: KODEKI, Kode Etik & Standar Profesi DSPK, KODERSI.

Jasa medis & perkiraan take home SpPK

Pola standar PDS PatKLIn 2025 di semua tempat tugas: jasa medis flat (penghargaan kompetensi, menetap) + jasa medis tindakan. Angka standar adalah batas minimal.

Alur dari tarif sampai take home

1. Tarif pemeriksaanPerda/SK tarif RS atau lab
→
2. Ekspertise SpPKApus darah tepi, sumsum tulang, Tabel 1–2, MCU
→
3. Jasa tindakan50% / 70% / 30% / 25% dari tarif
→
4. + Jasa flatRp10–50 jt sesuai institusi & status
→
5. − PPh 21Tenaga ahli: 50% bruto × tarif progresif
→
6. Take homeDiterima bersih per bulan

Ceklis ekspertise & tindakan per bulan

✓Ekspertise / tindakanJasaJumlahTarif (Rp)Jasa (Rp)

Tarif awal adalah contoh. Ganti dengan tarif Perda/SK RS atau lab Anda; isian tersimpan di peramban ini.

Jasa medis flat minimal per bulan

Penuh waktuParuh waktu

Rumah sakit

StatusDSPKKonsultan
Penuh waktu≥ Rp40 juta≥ Rp50 juta
Paruh waktu≥ Rp15 juta≥ Rp20 juta

Tindakan: 50% apus darah tepi, 70% apus sumsum tulang, 30% Tabel 1 & 2. Paruh waktu boleh memilih 10% dari tarif pemeriksaan.

Laboratorium

JenisPenuh waktuParuh waktu
Utama / Labkesmas tier 4–5≥ Rp40 juta≥ Rp15 juta
Pratama / Labkesmas tier 2–3≥ Rp30 juta≥ Rp10 juta

Tindakan: 50% / 70% / 30% Tabel 1. Ekspertise MCU ≥ Rp10.000/pasien; presentasi MCU Rp1.000.000.

UPD / BDRS

StatusDSPKKonsultan
Penuh waktu≥ Rp30 juta≥ Rp40 juta
Paruh waktu≥ Rp15 juta≥ Rp20 juta

Tindakan: 25% tarif Tabel 2.

Tabel 1 & Tabel 2

Tabel 1 — A. Hematologi (aspirasi sumsum tulang, hitung jenis manual, eosinofil, retikulosit, fragilitas osmotik, analisis Hb, TEG, agregasi trombosit, konfirmasi golongan darah & crossmatch, serum otolog, fibrin glue, PRP); B. Mikrobiologi (malaria, jamur, Gram, ZN-BTA, lepra, filaria, difteri, interpretasi kultur & sensitivitas); C. Serologi (pola ANA IF, ANA profile); D. Kimia & cairan tubuh (elektroforesis protein, sperma, hitung jenis cairan tubuh, AGD); E. Hasil lain yang perlu ekspertise.

Tabel 2 — aferesis (terapeutik & donasi), flebotomi terapi.

P2KB: 250 SKP dalam 5 tahun

Mengacu KMK HK.01.07/MENKES/1561/2024. Bukti tercatat di SISDMK; periode mengikuti masa SIP. Pembelajaran lewat Plataran Sehat, terhubung ke SatuSehat SDMK.

Angka awal contoh setahun kegiatan. Batas SKP per hari/kegiatan belum diterapkan.

Total SKP terkumpul
0

Komposisi minimal (% dari 250 SKP)

RanahNormalKhusus
Pembelajaran≥45% (112,5)≥25%
Pelayanan≥35% (87,5)≥55%
Pengabdian≥5% (12,5)≥5%

Kumpulkan minimal 20% per tahun dari ranah pembelajaran. Sasaran: Sertifikat Kompetensi (DSPK), Sertifikat Kompetensi Tambahan (Konsultan).

Peningkatan kompetensi (1 JEP = 60 menit)

KegiatanPeranLokalNasionalInternasional
Seminar/webinarPeserta0,5/JEP (maks 2/kegiatan)1/JEP (maks 5/hari)2/JEP (maks 10/hari)
Seminar/webinarNarasumber1/JEP2/JEP4/JEP
Konferensi/simposiumPeserta–1/JEP (maks 8/hari)2/JEP (maks 16/hari)
Konferensi/simposiumNarasumber–2/JEP4/JEP
WorkshopPeserta1/JEP (maks 3/kegiatan)1,5/JEP (maks 10/hari)3/JEP (maks 20/hari)
WorkshopNarasumber2/JEP3/JEP6/JEP
MOOC/mandiriPeserta1 SKP untuk 1–30 JEP; 2 SKP untuk >30 JEP

Materi kesehatan umum (kebijakan, K3, PPI, akreditasi): teori maks 2 SKP, workshop luring maks 3. Materi non-kesehatan: tanpa SKP.

Pelatihan (1 JPL = 45 menit)

JenisLingkup1–2021–4041–60>60 JPL
Teknis spesifik keprofesianNasional5101525
Teknis spesifik keprofesianInternasional7152238
Peningkatan kinerja organisasiNasional25811
Peningkatan kinerja organisasiInternasional371217
MOOC teknisNasional24––
MOOC teknisInternasional36––

Narasumber pelatihan: nasional 4/5/6/10, internasional 8/10/12/20 SKP untuk 1–4 / 5–8 / 9–12 / >12 JPL.

Pemeriksaan/diagnosis

1–25 pasien/bulan = 2 SKP; >25 = 3 SKP; maks 75/5 tahun.

Tindakan (maks 100/5 tahun)

0,5 ADT/GDT, agregasi trombosit, sperma, malaria, filaria, IT ratio, Gram/BTA/KOH/BV, hemostasis, sel LE, TEG.

1 ANA IF, PCR, elektroforesis protein/Hb, sedimen patologis, cairan tubuh, AGD, flebotomi terapeutik, Coombs, inkompatibilitas pra-transfusi, kultur, IGRA, hormon, feses, TCM TB, uji kepekaan TB-RO.

1,5 BMA/BMP (tindakan & baca), sitokimia, aferesis terapeutik, HLA, imunofenotiping, stem cell, identifikasi antibodi, karyotyping, genomik.

Kegiatan pelayanan ber-SKP

Diagnosis; pemeriksaan penunjang; tindakan; administratif; penapisan; ekspertise; diskusi kasus/jurnal; visum & medikolegal; saksi ahli; surveilans; KLB/bencana; laporan kasus & publikasi; pendidikan lanjut; penelitian; manajerial pelayanan; pemantauan mutu, komite, penguji kompetensi.

Bukti: RME/rekap 6 bulan–1 tahun ditandatangani pimpinan.

KegiatanTingkatSKP
Pengobatan massalLokal10
Pengobatan massalProvinsi/nasional15
Penyuluhan ≥20 orangLembaga/komunitas3/kegiatan
Penugasan khusus pemerintahNasional15 (maks 2 th)
Tim khusus (relawan, bencana, haji)Pemda–pusat10
Organisasi keilmuanProfesi/lembaga2/pengangkatan
Penyuluhan media sosialLokal/nasional0,5 (maks 3/5 th)
Narasumber TV/mediaLokal/nasional1 (maks 3/5 th)

Kompetensi (dasar RKK), sertifikasi, berkas

Lampiran I menjadi dasar usulan Rincian Kewenangan Klinis (RKK); kolom M (mandiri) dan DS (dengan supervisi) diisi per dokter.

Alur sertifikasi sampai praktik

Lulus PPDS PKIjazah institusi terakreditasi + Ujian Nasional
→
Anggota IDI & PDS PatKLIn+ pembekalan standar profesi & etik
→
Sertifikat kompetensiBerkas Lampiran II
→
STR & SIPRKK di RS
→
250 SKP / 5 thPerpanjang SIP

Lulusan dalam negeri

  1. Ijazah DSPK (konsultan: sertifikat/ijazah subspesialis) dari institusi terakreditasi.
  2. Anggota IDI.
  3. Anggota PDS PatKLIn.
  4. Pembekalan standar profesi & kode etik.

Lulusan luar negeri (WNI/WNA)

  1. Ijazah dari negara asal.
  2. Verifikasi organisasi profesi negara asal.
  3. Memenuhi standar profesi Indonesia.
  4. Lulus ujian Bahasa Indonesia.
  5. Sehat kriteria WHO.
  6. Psikotes & wawancara kultural.
  7. Proses adaptasi.

Lampiran II — berkas DSPK baru lulus

    Upah pekerja swasta 2026

    UMP/UMK 2026 berdasarkan PP 49/2025. UMP 2027 wajib ditetapkan paling lambat 21 Nov 2026 dan UMK paling lambat 25 Nov 2026; angkanya belum masuk di sini.

    Alur penetapan upah minimum

    Data BPSInflasi & pertumbuhan ekonomi daerah
    →
    Dewan PengupahanPilih α (2027: 0,50–1,00) dengan pertimbangan KHL
    →
    GubernurUMP ≤ 21 Nov; UMK ≤ 25 Nov; sektoral +5 hari
    →
    Berlaku 1 JanuariUntuk masa kerja <1 tahun; di atasnya struktur & skala upah
    UMP 2026KHL (Kemnaker, standar ILO)

    Komponen KHL: pangan, kesehatan & pendidikan, kebutuhan pokok lain, perumahan. Sebagian besar UMP masih di bawah KHL.

    #Kabupaten/KotaUMK 2026vs KHL Jatim

    Kepgub Jatim 100.3.3.1/937/013/2025. UMP Jatim 2026 Rp2.446.880.

    UM baru = UM lama + UM lama × (inflasi + pertumbuhan ekonomi × α)

    Awal: UMK Kab. Blitar 2026, inflasi Okt 2026, pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III 2026. Pemda memakai data daerah sendiri.

    Simulasi upah minimum 2027
    –

    Iuran umum: Kesehatan 5% (4% pemberi kerja, 1% pekerja; batas upah Rp12 juta); JHT 5,7% (3,7% + 2%); JP 3% (2% + 1%; batas upah tahunan belum dipakai); JKK 0,24–1,74%; JKM 0,3%. PPh 21 tidak dihitung.

    Diterima pekerja (sebelum PPh 21)
    –

    Gaji PNS & PPPK

    Per Nov 2026 belum ada aturan baru: gaji pokok PNS masih PP 5/2024, PPPK masih Perpres 11/2024.

    Tunjangan beras Rp72.420/jiwa (acuan umum Ditjen Perbendaharaan). Potongan perkiraan: 8% (pensiun + THT) dari gaji pokok + tunjangan keluarga; 1% BPJS Kesehatan (batas Rp12 juta). PPh 21 dihitung di kalkulator take home.

    Perkiraan penghasilan bersih per bulan
    –

    Rentang gaji pokok PNS per golongan

    GolonganPangkatTerendahTertinggi

    PP 5/2024. Dokter fungsional umumnya mulai III/b (Ahli Pertama).

    GolonganTerendahTertinggi

    Perpres 11/2024. S1/D-IV = gol. IX, S2 = X, S3 = XI.

    Komponen penghasilan ASN

    • Tunjangan keluarga: pasangan 10% gaji pokok, anak 2% per anak, maks 2 anak.
    • Tunjangan pangan/beras per jiwa.
    • Tunjangan jabatan fungsional.
    • TPP (daerah) / tunjangan kinerja (pusat).
    • Jasa pelayanan/remunerasi di RS BLUD.
    • THR dan gaji ke-13 sesuai PP tahunan.

    Tunjangan fungsional (Perpres 54/2007)

    Dokter UtamaRp1.400.000
    Dokter MadyaRp1.200.000
    Dokter MudaRp750.000
    Dokter PertamaRp325.000
    PLK Ahli Madya / Muda / Pertama850rb / 600rb / 300rb
    PLK Penyelia / Pel. Lanjutan / Pelaksana500rb / 265rb / 240rb

    Cek apakah instansi sudah memakai Perpres pengganti.

    Usulan IDI (Agustus 2026)

    Pendapatan minimum dokter di fasilitas pemerintah, basis 160 jam/bulan: dokter umum Puskesmas Rp34,83 jt; dokter umum RS ≥Rp30,83 jt; spesialis Rp110,94 jt; daerah terpencil +50%; naik ≥10%/tahun. Kemenkes: menjadi pertimbangan. Usulan, bukan aturan.

    Pekerja swasta vs PNS: indikator utama

    Rata-rata upah buruh Agustus 2026 Rp3,42 juta, naik 2,7% setahun — di bawah inflasi Agustus 3,19%. Gaji pokok ASN tidak berubah sejak 2024.

    Penghasilan bulanan dalam satu skala

    SwastaASN (gaji pokok/dasar)Kebutuhan hidup layakGaris kemiskinan

    "PNS dasar" = gaji pokok + tunjangan keluarga (pasangan, 2 anak) + beras + fungsional, belum TPP/jasa pelayanan.

    UMP Jawa Timur 2021–2026 (juta Rp)

    Naik ±31% dalam 5 tahun. Gaji pokok PNS naik 8% (2024) setelah PP 15/2019.

    Rata-rata upah buruh nasional (juta Rp, Agustus)

    BPS Sakernas. Sektor keuangan & asuransi tertinggi Rp5,35 jt (Agu 2026).

    Perbandingan sistem

    AspekPekerja swastaPNS / PPPK
    Dasar upahUMP/UMK (masa kerja <1 th) + struktur & skala upah perusahaanGaji pokok nasional per golongan & masa kerja (PP 5/2024; Perpres 11/2024)
    KenaikanTiap tahun lewat formula inflasi + PE × αTidak rutin; lewat PP/Perpres; kenaikan berkala tiap 2 tahun MKG
    TunjanganSesuai perjanjian kerja/PKBKeluarga, beras, jabatan/fungsional, TPP/tukin, jasa BLUD
    Jaminan sosialBPJS Kes + JHT, JP, JKK, JKM (BPJS Ketenagakerjaan)BPJS Kes, Taspen (pensiun, THT), JKK, JKM
    THR & bonusTHR wajib 1× upah (masa kerja ≥12 bulan)THR & gaji ke-13 sesuai PP tahunan
    KepastianBergantung kontrak & kinerja usahaTinggi (PNS), berbasis kontrak (PPPK)

    Standar hidup layak & garis kemiskinan

    Rumus Kemnaker: KHL = (konsumsi per kapita × jumlah anggota rumah tangga) ÷ jumlah anggota yang bekerja.

    Penghasilan per kapita per bulan
    –

    Angka awal contoh.

    KHL per pekerja per bulan
    –

    Garis kemiskinan BPS, Maret 2026

    Nasional per kapitaRp669.235
    PerkotaanRp692.906
    PerdesaanRp635.172
    Per rumah tangga (4,62 jiwa)Rp3.091.866

    Naik 4,33% dari Sep 2025. Penduduk miskin 22,93 juta (8,07%).

    Bank Dunia (PPP 2021)

    Garis/hari≈ Rp/orang/bulanRI 2024
    $3,00 ekstrem546.4005,4%
    $4,20765.00019,9%
    $8,301.512.00068,3%

    Inflasi: daya beli turun ±3,2% setahun

    Okt 2026: 3,23% yoy, 0,22% mtm, 2,40% ytd; IHK 112,56. Inti 2,56%, harga bergejolak 5,81%, bahan makanan 5,61%.

    Inflasi tahunan (yoy) 2026

    Inflasi Desember (akhir tahun)

    Jatim 2,93% (2025); 2,87% yoy (Jul 2026). BI Rate 5,75%.

    Berdasarkan IHK resmi

    Harga yang sama setelah tahun
    –

    Contoh: jasa paruh waktu yang belum disesuaikan 3 tahun (batas PKS PDS PatKLIn).

    Agar daya beli tetap, seharusnya
    –

    Purchasing power parity (PPP)

    PPP menyamakan daya beli: berapa rupiah yang dibutuhkan untuk membeli barang seharga US$1 di AS. Harga di Indonesia lebih murah, jadi faktor PPP jauh di bawah kurs pasar.

    Faktor PPP Rp6.110 diturunkan dari pernyataan BPS: GK Rp669.235/kapita/bulan ≈ US$3,60 PPP/hari. Kurs: penutupan 19 Nov 2026.

    Setara daya beli
    –

    Standar harga barang & jasa

    Harga eceran rata-rata nasional SP2KP Kemendag 12 Nov 2026, standar biaya masukan pemerintah, dan tarif jasa profesi.

    KomoditasHargaJumlah/bulanSubtotal

    Jumlah awal contoh keluarga 4 orang.

    Belanja pangan pokok per bulan
    –

    SBM 2027 (PMK 54/2026)

    Ditetapkan 22 Juli 2026 untuk anggaran TA 2027: honorarium, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan, barang & jasa, bantuan. Nominal ditetapkan terpisah lewat KMK; per Agustus 2026 belum diumumkan.

    Contoh SBM 2026 (PMK 32/2025)

    Honor narasumber setingkat menteri≤ Rp1,7 jt/jam
    Honor narasumber eselon I≤ Rp1,4 jt/jam
    Uang makan ASN gol. I–IIRp35.000/hari
    Uang makan ASN gol. IIIRp37.000/hari
    Uang makan ASN gol. IVRp41.000/hari

    Tarif jasa profesi

    Ekspertise MCU (PDS PatKLIn)≥ Rp10.000/pasien
    Presentasi hasil MCURp1.000.000
    Honor notaris, objek ≤Rp100 jt≤ 2,5%
    Honor PPAT≤ 1% transaksi
    Imbalan arsitek (IAI, rumah tinggal)±8% → 2,9%

    Skala penghasilan: SpPK vs arsitek, advokat, notaris/PPAT

    Profesi bebas dibayar dengan pola berbeda: SpPK lewat jasa flat + tindakan, arsitek lewat persen biaya bangunan, advokat lewat kesepakatan honorarium, notaris/PPAT lewat persen nilai akta dengan batas atas undang-undang.

    Kisaran penghasilan bulanan (skala logaritmik)

    KisaranTitik acuan

    Sumber beragam dan bukan survei setara: advokat firma hukum dari survei rekrutmen 2020–2021 (dibagi 12); arsitek & dokter spesialis dari iklan lowongan/media; SpPK dari standar minimal PDS PatKLIn. Notaris/PPAT tidak bergaji: lihat simulasi honor.

    Batas honorarium (UU Jabatan Notaris Pasal 36; PP 37/1998 Pasal 32)

    Nilai ekonomis objek aktaHonor notaris maksimal
    s.d. Rp100 juta2,5%
    > Rp100 juta s.d. Rp1 miliar1,5%
    > Rp1 miliarkesepakatan, ≤ 1%
    Akta bernilai sosiologis≤ Rp5.000.000
    PPAT (akta jual beli tanah, dll.)≤ 1% harga transaksi

    Organisasi notaris dapat menetapkan honor minimal; undang-undang mengatur batas atas.

    Honor maksimal per akta
    –

    Imbalan jasa arsitek (tabel IAI, rumah tinggal pribadi)

    Persen menurun saat proyek membesar; nilai di antara titik tabel diinterpolasi. Cara lain: per m², umumnya Rp200–750 ribu/m². Arsitek karyawan: pemula ±Rp4,3 jt, manajer/direktur Rp15–50 jt/bulan.

    Imbalan jasa arsitek per proyek
    –

    Advokat: kisaran gaji/penghasilan

    Pengacara junior (umum)Rp7–15 jt/bulan
    Pengacara senior (umum)≥ Rp20 jt/bulan
    Associate firma lokalRp400–650 jt/tahun
    Senior associate firma lokalRp500 jt–1 M/tahun
    Partner firma lokalRp900 jt–1,8 M/tahun
    Partner firma terafiliasi asingRp1,8–2,4 M/tahun

    Angka firma hukum dari survei rekrutmen 2020–2021; kantor hukum cenderung merahasiakan gaji.

    Dasar honorarium advokat

    • UU 18/2003 Pasal 21: honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua pihak.
    • Bentuk: lawyer fee per perkara, retainer bulanan, tarif per jam, success fee.
    • Wajib memberi bantuan hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu.
    • Jenjang: trainee → junior associate → associate → senior associate → partner → senior partner.
    ProfesiDasar bayaranBatas/standarPenentu utama
    SpPK (DSPK)Jasa flat + % tarif ekspertiseMinimal (PDS PatKLIn 2025)Institusi, status, volume ekspertise
    Arsitek% biaya bangunan atau per m²Tabel imbalan IAI (acuan)Kategori & nilai proyek
    AdvokatKesepakatan (fee, retainer, jam, success fee)"Wajar" (UU Advokat)Reputasi, kompleksitas perkara
    Notaris% nilai ekonomis aktaMaksimal 2,5% / 1,5% / 1% (UU JN)Nilai objek & jumlah akta
    PPAT% harga transaksi tanahMaksimal 1% (PP 37/1998)Volume transaksi properti

    Rasio alokasi sehat & tips berhemat

    Panduan umum perencanaan keuangan keluarga. Sesuaikan dengan tanggungan, utang, dan tujuan Anda.

    Pengeluaran nyata per bulan

    Sisa / (kurang) setelah semua pos
    –

    Indikator kesehatan keuangan

    IndikatorSasaran umum
    Cicilan utang ÷ penghasilan≤ 30%
    Tabungan + investasi ÷ penghasilan≥ 10–20%
    Dana darurat (lajang)3–6× pengeluaran
    Dana darurat (berkeluarga)6–12× pengeluaran
    Zakat/sedekah2,5% atau lebih
    Asuransi kesehatan & jiwaAda, untuk pencari nafkah
    Konsumsi gaya hidupDari sisa, bukan dari utang

    Urutan prioritas uang masuk

    1. Bayar kewajibanZakat/sedekah, cicilan, pajak
    →
    2. Sisihkan di hari gajianDana darurat, tabungan pendidikan, pensiun
    →
    3. Kebutuhan pokokMakan, rumah, listrik, transport, sekolah
    →
    4. KeinginanDari sisa anggaran

    Sumber & catatan

    Dokumen utama

    Standar Profesi dan Sertifikasi Dokter Spesialis Patologi Klinik, PDS PatKLIn 2025 (KONAS XII, Medan).

    Catatan

    • Jasa medis standar adalah batas minimal; besaran nyata mengikuti PKS dan peraturan RS/Pemda.
    • PPh 21 dihitung sebagai perkiraan beban setahun (tenaga ahli: 50% bruto × tarif Pasal 17 UU HPP; ASN: penghasilan neto − PTKP). Potongan bulanan bisa berbeda; selisih diselesaikan di SPT.
    • Upah minimum 2027 belum dimasukkan.
    • Bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan.